Skip to main content

follow us

Ngatasi pencairan JHT di tolak

Pada dasarnya program jaminan hari tua yang berupa uang tunai adalah hak dari para peserta BPJS ketenagakerjaan dan pihak mana pun termasuk BPJS ketenagakerjaan selaku badan hukum publik milik pemerintah tidak bisa menolak pengajuan klaim yang di ajukan pesertanya namun berdalih mengikuti aturan yang berlaku perihal memenuhi syarat untuk pengajuan klaim dan juga agar saldo JHT tidak jatuh kepada yang bukan miliknya, pihak BPJS ketenagakerjaan tidak akan mentolelir dan berhak untuk menolak atau menangguhkan pencairan JHT jika ternyata dokumen yang di ajukan tidak valid dengan data peserta yang ada di databasenya BPJS ketenagakerjaan sampai si peserta memperbaiki data yang sebenarnya.

Sebelum mendatangi kantor BPJS ketenagakerjaan untuk mengajukan klaim JHT ada baiknya ketahui terlebih dahulu dokumen apa saja yang wajib di bawa (baik asli atau photo copy) dan lihat apakah saat ini anda sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan klaim JHT dan jika tidak terdapat perbedaan data kependudukan dengan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menghemat waktu anda alangkah baiknya mengajukan permohonan klaim melalui Elektronik klaim (E-klaim) karena lebih mudah dan praktis.
Karena dalam banyak kasus peserta yang hendak mencairkan JHT di kantor BPJS Ketenagakerjaan pulang dengan tangan hampa karena pengajuan nya di tolak dengan alasan yang berbeda-beda.

Di bawah ini beberapa kasus pengajuan klaim Jaminan Hari Tua yang di tolak dan cara untuk mengatasi nya berdasarkan pengalaman dari beberapa teman dan dari sumber lainnya yang dapat di percaya.


Berikut ini pengajuan klaim JHT Di Tolak dan Cara untuk Mengatasinya


1. # Tidak memegang kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan

Tanyakan kepada HRD di perusahaan, dan jika memang perusahaan belum menerima kartu kepesertaan anda dari pihak BPJS ketenagakerjaan maka anda harus mendatangi kantor cabang BPJS ketenagakerjaan untuk pencetakan kartu peserta dengan membawa surat dari perusahaan.

Bagaimana jika kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan hilang? Maka anda harus mengurus surat keterangan hilang dari kepolisian dengan mencantumkan nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan surat pernyataan dari perusahaan yang menyatakan kehilangan kartu peserta BPJS.

2. # Kepesertaan Masih Aktif

Ketika peserta memutuskan untuk berhenti atau mengundurkan diri dari perusahaan karena akan mencairkan JHT dan sudah memegang surat referensi dari perusahaan (Paklaring) biasanya si peserta akan langsung mendatangi kantor cabang BPJS untuk pencairan padahal hal tersebut akan sia-sia karena sudah bisa di pastikan pengajuan klaim akan di tolak karena syarat utama untuk mengajukan klaim JHT adalah status kepesertaan anda harus sudah non aktif di BPJS Ketenagakerjaan baik bagi yang akan mengajukan permohonan klaim online atau pun manual
  •  Jika melalui Online atau yang di sebut dengan elektronik klaim (E-klaim) seperti melalui aplikasi BPJSTKU jika status masih aktif maka ketika klik > Pengajuan Klaim maka notifikasi yang muncul adalah "Opps, Proses tidak dapat di teruskan Status kepesertaan anda masih aktif".
  • Jika mendatangi kantor cabang BPJS ketenagakerjaan dan sudah berhadapan dengan petugas di loket pengajuan klaim atau loket pemeriksaan dokumen maka yang pertama kali di cek melalui komputer adalah status aktif dan non aktif anda di BPJS ketenagakerjaan dan jika ternyata masih aktif maka si petugas tidak akan melanjutkan ke tahap Verifikasi dokumen paling juga menyarankan anda untuk datang kembali jika sudah non aktif.

Lalu Bagaimana Cara Mengatasi Kepesertaan masih Aktif di BPJS Ketenagakerjaan?
Karena salah satu syarat untuk mengajukan klaim bagi peserta yang berhenti bekerja adalah ada jeda waktu selama 30 hari di mulai dari tanggal berhenti bekerja maka dengan demikian anda harus bersabar menunggu satu bulan kemudian hingga perusahaan melaporkan pengunduran diri anda ke pihak BPJS ketenagakerjaan dan perusahaan sedang tidak mempunyai tunggakan iuran bulanan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana Cara Mengetahui Status Aktif dan Non Aktif di BPJS Ketenagakerjaan?
BPJS Ketenagakerjaan sudah meluncurkan aplikasi yang berbasis Android dan IOS untuk lebih jelasnya bisa membaca postingan sebelumnya Cara Cek Kepesertaan Jamsostek

3. # Identitas Kependudukan Berbeda

Data Kartu Keluarga (KK), KTP dan Kartu Peserta jamsostek / BPJS ketenagakerjaan harus sama, jika terdapat perbedaan maka ketika mengajukan klaim JHT 100% sudah bisa di pastikan pihak BPJS akan menolak (menangguhkan) pengajuan klaim anda. Namun jangan khawatir petugas BPJS di loket pengajuan klaim tidak akan menolak begitu saja melainkan akan memberikan arahan perihal apa yang harus anda lakukan dengan memberikan contoh formulir permohonan koreksi data dari perusahaan yang berisikan jenis kesalahan seperti yang tertulis dan seharusnya untuk di isi oleh perusahaan dimana anda bekerja setelah terlebih dahulu memperbaiki data kependudukan anda yang terkini jika ada perbedaan di KTP dan KK untuk selanjutnya formulir di bawa oleh peserta sebagai dokumen tambahan agar pencairan JHT berhasil seperti contoh surat formulir permohonan koreksi data di bawah ini



Berikut Ini Perbedaan data dan cara mengatasinya

  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) di kartu peserta dan di E-KTP berbeda, maka harus menyertakan surat permohonan koreksi data dari perusahaan.
  • Nama di kartu Peserta dan E-KTP berbeda, maka harus menyertakan surat koreksi data dari perusahaan.
  • Data E-KTP dengan data Kartu Keluarga (KK) berbeda, maka anda harus mendatangi kantor kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) untuk mengurus /memperbaiki perbedaan di E-KTP dan KK tersebut. Menurut petugas di kantor dukcapil " pada dasarnya setiap warga negara hanya mempunya satu Nomor Induk Kependudukan dan tidak bisa di ubah, namun jika ternyata ada warga yang mempunyai NIK ganda maka akan di hapus salah satu".

Baca juga : Booking Antrian Online BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Wilayah di Indonesia

Jadi pada intinya data kepesertaan anda di BPJS Ketenagakerjaan seperti NIK /Nama anda/ Nama ibu kandung harus sama dengan data di Kartu Keluarga (KK) anda, dan jika ada perbedaan maka ketika mencairkan saldo JHT harus membawa serta surat permohonan duplikat /koreksi data dari perusahaan sebagai berkas tambahan pengajuan klaim.

Lalu Bagaimana jika perusahaan sudah tidak ada untuk membuat surat koreksi data? Maka anda bisa membuat surat keterangan koreksi kesalahan dari kelurahan setempat.

4. # Vaklaring

Apa yang di maksud dengan vaklaring? Vaklaring adalah surat referensi dari perusahaan yang isinya surat keterangan kerja, nama pekerja, tempat tanggal lahir, alamat, juga menerangkan mulai bekerja hingga tanggal terakhir bekerja. Surat harus ada kop perusahaan dan di legalisir oleh perusahaan dan ada tanda tangan kepala HRD atau pimpinan perusahaan dan terakhir isi surat harus di ketik tidak boleh menggunakan tulisan tangan.
Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan 100% tidak bisa dicairkan tanpa paklaring dan surat paklaring hanya bisa di peroleh dari perusahaan yang sudah anda tinggalkan, contoh vaklaring lihat di artikel Cara Klaim JHT
Mengapa harus menggunakan vaklaring? Karena perusahaan ikut andil dalam membayar iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan.
Lalu Bagaimana jika perusahaan sudah tidak ada (tutup) ? 
maka hanya bisa mengajukan klaim JHT di kantor cabang BPJS dimana perusahaan anda terdaftar.

Di mana tempat mencairkan JHT?
Untuk klaim jht bisa dimana saja, di seluruh kantor cabang (kanwil) BPJS Ketenagakerjaan.

Apakah mengambil JHT bisa di wakilkan? Pengambilan Saldo JHT tidak bisa diwakilkan, dan jika si peserta cacat total maka pencairan di wakilkan namun harus disertai surat kuasa, kecuali untuk peserta yang meninggal dunia.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar